ampana

Selamat Datang di Website Pengadilan Agama Ampana

Written by mansteal on . Hits: 96

Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia

Logo Mahkamah Agung RI

Dasar Hukum Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI yaitu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 035/SK/IX/2008.

Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung bertujuan untuk menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya melalui penciptaan tata kerja yang jujur dan transparan sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan hubungan antar pribadi baik di dalam maupun diluar lingkungan Mahkamah Agung.

NILAI-NILAI DASAR ATURAN PERILAKU PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Transparansi 

- Akuntabilitas 

- Kemandirian 

- Integritas 

- Profesionalisme 

- Religiusitas

KEWAJIBAN

1.  Mentaati  segala  peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan  kedinasan  yang  berlaku khususnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

2.  Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat dan bertanggung jawab;

3.  Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada stakeholders Mahkamah Agung  menurut bidang tugas masing-masing;

4.  Mengamankan keuangan Negara dengan prinsip efesiensi dan efektifitas dengan melaksanakan penganggaran;

5.  Mentaati ketentuan jam kerja;

6.  Berpakaian rapi dan sopan;

7.  Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama pegawai dan atasan;

8.  Menindaklanjuti setiap pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran Aturan Perilaku;

9.  Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;

10.  Menjaga nama baik Korps Pegawai dan Institusi Mahkamah Agung.

LARANGAN

1.  Melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;

2.  Melakukan tindakan yang dapat berakibat merugikan stakeholders Mahkamah Agung;

3.  Menjadi simpatisan atau anggota atau pengurus partai politik;

4.  Melakukan kegiatan yang mengakibatkan pertentangan  kepentingan (confict of interest);

5.  Melakukan  penyimpangan  prosedur  dan/atau  menerima  hadiah  atau  imbalan  dalam  bentuk apapun  dari  pihak  manapun  yang  diketahui  atau  patut  diduga  bahwa  pemberian  itu  itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai/pejabat yang bersangkutan;

6.  Memanfaatkan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik negara tidak sesuai dengan peruntukannya;

7.  Membuat,  mengkonsumsi,  memperdagangkan  dan  atau  mendistribusikan  segala  bentuk narkotika  dan  minuman  keras  dan  atau  obat-obatan  psikotropika  dan  atau  barang  terlarang lainnya secara ilegal;

8.  Melakukan perbuatan asusila dan berjudi;

9.  Memanfaatkan  rahasia  negara  dan/atau  rahasia  jabatan  untuk  kepentingan  pribadi,  golongan atau pihak lain;

SANKSI

a.  SANKSI  MORAL  berupa  permohonan  maaf  secara  lisan  dan/atau  tertulis  atau  pernyataan penyesalan; dan/atau

b.  HUKUMAN DISIPLIN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dalam hal terjadi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.

 

Tautan Aplikasi