Jakarta - Humas: Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H, menjadi Narasumber pada acara Diskusi Publik “Refleksi Praktik Pengadilan HAM di Indonesia” berlangsung secara daring pada Rabu, 31 Maret 2021 di ruang Command Center lantai 2 Mahkamah Agung.

“Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun”. Demikian disampaikan Andi Samsan dalam acara diskusi yang diselenggarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI).

Lebih lanjut dikatakan, pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi undangundang, dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut dicabut dan lahirlah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.