Written by AmpanaLea on . Hits: 2272
PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN
- KEUANGAN
- KEPEGAWAIAN
- ORGANISASI
- TEKNOLOGI INFORMASI
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
1. | Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang | Download |
2. | Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS. | Download |
3. | Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. | Download |
4. | Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil. | Download |
5. | Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap. | Download |
6. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar. | Download |
7. | PMK Nomor 32_PMK.02_2018_SBM TA 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019. | Download |
8. | PMK Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018. | Download |
Read More
PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI
1. | Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI | Download |
2. | Surat SEKMA Nomor 149-1_2014 tentang Pemberian Ijin Cuti untuk Memenuhi Kewajiban Agama | Download |
3. | PP-No.-34-Tahun-2014-PERUBAHAN-PERATURAN-GAJI-PNS | Download |
4. | UNDANG-UNDANG-No.-5-TAHUN-2014-TENTANG-APARATUR-SIPIL-NEGARA | Download |
5. | PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang PEMBERHENTIAN PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA Pensiun | Download |
6. | SURAT KEPALA BKN NOMOR K.26-30 V.7-3 99 - BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL | Download |
7. | PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang PEMBERHENTIAN PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA Pensiun | Download |
8. | SK Kabawas Nomor 43_2013 tentang Pedoman Audit Kinerja Dan Penilaian Integritas | Download |
9. | Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). | Download |
Read More
PEDOMAN PENGELOLAAN KEPANITERAAN
1. | Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. | Download |
2. | Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. | Download |
3. | Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan. | Download |
4. | Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung. | Download |
5. | Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. | Download |
6. | Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama. | Download |
Read More
PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
1. |
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. |
Download |
2. |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. |
Download |
3. | Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran). | Download |
4. | Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Download |
5. | Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik | Download |
6. | Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik | Download |
7. | SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama. | Download |
Read More