ELEKTRONIK AKTA CERAI (EAC)

Mulai Tanggal 1 Juli 2025 Pengadilan Agama Ampana Menerapkan Elektronik Akta Cerai (EAC)

Program Prioritas Badilag 2025

Layanan dan Prosedur Berperkara di Peradilan Agama Untuk Disabilitas

GUGATAN MANDIRI

Persiapkan Persyaratan, Data dan Informasi diri anda untuk memulai membuat Gugatan / Permohonan Secara Mandiri. Ikuti setiap langkah yang akan disediakan oleh sistem.

Selanjutnya

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Selanjutnya

E-COURT

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

Selanjutnya

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.

SIPP KEMENPAN RB

SIPP Merupakan media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat.

Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Ampana - Anda Berada di Kawasan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) - Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) - No Suap - No Gratifikasi - Waspadalah terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Pimpinan dan Pegawai Pengadilan Agama Ampana - Terima Kasih Atas Kunjungan Anda

Home > panggilan ghaib

01 / ⁰²

02 / ⁰²

BERITA TERKINI PA AMPANA

Senam Pagi Bersama Tingkatkan Kebugaran dan Semangat Aparatur Pengadilan Agama Ampana

Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-97 di Pengadilan Agama Ampana

Perayaan HUT Pengadilan Agama Ampana ke-7 Tahun 2025

Pengukuran Tekanan Darah Gratis Dalam Rangka HUT Pengadilan Agama Ampana ke-7 Tahun 2025

Pengadilan Agama Ampana Gelar Upacara Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025

Berita Lainnya

BERITA TERKINI PTA PALU

PTA Palu Menghadiri Wisuda Purnabakti Ketua Pta Manado Secara Daring Melalui Zoom Meeting

Pengambilan Sumpah Jabatan Dan Pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu

Rapat Koordinasi Dan Bimbingan Teknis Administrasi Secara Elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2024

Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan Panitera Pengganti PTA Palu

Pembukaan Bimbingan Teknis Pengelolaan PNBP

Berita Lainnya

PENGUMUMAN

Relaas Pemberitahuan Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Apn

Pengadaan Langsung Jasa Pelayanan Posbakum Pengadilan Agama Ampana Tahun 2025

Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024

Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2024

PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI PENGADAAN PPPK DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG TA 2024

Pengumuman Lainnya

ARTIKEL

MENGENAL PEMBARUAN KEADILAN RESTORATIF DI PENGADILAN

PARADIGMA DISRUPSI DALAM DUNIA PERADILAN INDONESIA

MENGENAL PERADILAN AGAMA | DR. H. Zulkarnain, S.H., M.H. - Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu

Special and Differential Treatment (SDT) dalam Perjanjian – Perjanjian World Trade Organization (WTO) : Pendekatan Peraturan Perundang – Undangan Special and Differential Treatment (SDT) dalam Perjanjian – Perjanjian World Trade Organization (WTO) : Pend

CATATAN MENYONGSONG TAHUN 2023, MAHKAMAH AGUNG: INTEGRITAS TANGGUH, KEPERCAYAAN PUBLIK TUMBUH

Artikel Lainnya

01 / ⁰¹

01 / ⁰²

02 / ⁰²

PROSEDUR BANTUAN HUKUM
PROSEDUR INFORMASI
PROSEDUR PENGADUAN
E-COURT

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

Untuk lebih jelas dan dasar hukum, silahkan klik tautan dibawah ini :

KEPUTUSAN KMA RI NOMOR 2-144/KMA/SK/VIII/2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.